Kantor KPU Digeruduk KPPS, Ini Sebabnya

Kantor KPU di Geruduk KPPS, Ini Sebabnya

PORDES TANGERANG – Sebanyak 63.178 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Umum (KPPS) baru saja dilantik Komisi Pilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang. Pelantikan tersebut menjadi polemik lantaran konsumsi makanan hingga transport di serahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Sehingga, KPPS menggeruduk kantor KPU, pada Kamis 25 Januari 2024.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jambe, Muhammad Rozak mengatakan, dalam hal ini pihak vendor dinilai lamban dalam menyerahkan makanan ringan, sehingga beberapa dari perwakilan PPS menyayangkan tindakannya.

“Jadi sesudah acara, makanan itu jam 12.45 WIB baru datang, sehingga kita tidak membutuhkannya lagi,” ujar Rozak kepada awak media di Kantor KPU Kabupaten Tangerang saat menggelar aksinya.

Terkait itu, beberapa KPPS yang berada di kabupaten Tangerang memprotes hal tersebut lantaran tidak bisa ditangani secara maksimal

Ia memaparkan, seluruh desa yang berada di Kecamatan Jambe sebanyak 10 desa dengan jumlah TPS 143 dan jumlah KPPS 1001 merasa kecewa dengan vendor yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tangerang.

“Kita suruh bawa pulang lagi makanan ringannya. Nah ini yang menjadi protes kami, hal kecil aja tidak bisa di tangani oleh sekretariat KPU,” jelasnya.

“Kami memohon kepada sekretariat KPU agar besok pada saat pelaksanaan Bimtek tidak terulang kembali,” lanjutnya.

Dalam hal ini juga ia menyatakan KPU Kabupaten Tangerang seharusnya sudah bisa mengantisipasi dari tahun lalu, terlebih tahapan demi tahapan sudah di lakukan KPU Kabupaten Tangerang.

Rozak meminta kepada KPU Kabupaten Tangerang agar segera menghapus vendor tersebut lantaran uang transport rekan PPS belum diterima sampai sejauh ini.

“Seharusnya hal ini harus di antisipasi sudah jauh jauh hari, tahapan pemilu 2024 ini kan sudah setahun lebih. Untuk transportasi itu di berikan Rp50 ribu, namun sampai sejauh ini belum dapat dinikmati oleh KPPS di Jambe, kan kita sudah dilantik,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Umar mengatakan, pihaknya mengakui adanya mekanisme yang tidak berjalan dengan lancar terkait kegiatan pelantikan PPS di bawah sehingga pihaknya sudah memutuskan untuk anggaran bimbingan teknis (Bimtek) anggarannya akan di turunkan langsung PPK atau PPS.

“Jadi beberapa laporan dari temen temen PPK terkiat kondisi pelantikan dibawah jadi kami sudah melakukan komunikasi dengan beberapa perwakilan PPK yang nanti akan di sampaikan kepada temen PPS sampai dengan KPPS yang baru saja di lantik, untuk kegiatan besok bimtek KPPS sudah mendapatkan solusi anggaran itu akan di turunkan ke masing-masing PPK,” jelasnya. (Rez)