Bupati Halbar Buka Kegiatan Warskop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

PORDES HALBAR – Bupati Halmahera Barat James Uang Resmi membuka Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023, yang berlangsung di ruang Aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat, Selasa 25 Juli 2023.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transportasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota IV DPD RI, Ikbal H. Djabid, Dr. Rahajeng Widya selaku tim ahli anggota watimpres, Kakanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Pimpinan BPKP, anggota DPRD Halbar, Forkopimda Halbar, Danyonif Raider Khusus 732/Banau, Sekertaris Daerah, Syahril Abd. Rajak, para staf ahli, asisten dan pimpinan perangkat daerah, serta instansi vertikal lingkup Pemkab Halbar, seluruh peserta workshop dan insan pers.

Bupati Halmahera Barat, James Uang menyampaikan, sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena struktur pemerintahan paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

James menjelaskan, kualitas aparatur Desa dalam pengelolaan dana Desa merupakan ujung tombak dalam menentukan efektivitas penggunaan dana Desa. Menurutnya, baik atau buruk kinerja Pemdes merupakan indikator utama, baik dari segi pemanfaatan maupun administrasi.

Dia menjelaskan, bahwa para perangkat Desa, menjadi bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan.

“Di antaranya menjalankan birokrasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Politisi partai Demokrat itu menyebut, saat ini ada 169 Desa yang menerima dana Desa dari 173 Desa di Halbar. Meskipun, lanjut dia, pihaknya patut mensyukuri penilaian pengelolaan keuangan Desa versi KPK tahun 2022, Halbar masih berada pada poin 87 persen yang mana poin tertinggi se Maluku Utara.

James berharap, workshop ini dapat meningkatkan dan juga menambah pengetahuan tentang tata cara pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya memberikan apresiasi dan menyambut baik serta mendukung terlaksananya workshop oleh BPKP perwakilan Provinsi Malut,” pungkasnya. (Riski)