Sekretaris UPK Sebut Ada 135 RTLH dan 50 Persen Warga Pakuhaji Tidak Miliki MCK

Sekretaris UPK Sebut Ada 135 RTLH dan 50 Persen Warga Pakuhaji Tidak Miliki MCK

Tangerang, PORDES – Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pakuhaji Jaka Eka Putra mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh pihaknya ada sebanyak 135 rumah tidak layak huni, dan sekitar 50 persennya belum memiliki MCK di Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Kemarin itu kami melakukan pendataan sensus untuk wilayah Kelurahan Pakuhaji ada sekitar 135 rumah tidak layak huni dan itu sudah kami usulkan ke perkim dan anggota dewan, bahkan kami dorong ke pemerintah kecamatan,” kata Jaka Eka Putra saat di temui di kediamannya, Kamis 18 Mei 2023.

Jaka mengungkapkan, berbagai upaya untuk membantu rumah warga yang tidak layak huni agar mendapatkan bantuan dari pemerintah itu telah banyak dilakukan oleh pihaknya, kendati demikian ia menyerahkan kembali kepada Lurah Pakuhaji yang dinilainya kurang begitu respon.

“Kita memastikan kembali lagi sama yang punya wilayah yaitu Pak Lurah Pakuhaji
karena kita sebagai UPK sudah berupaya semaksimal mungkin, dari dewan mana pun kita dorong termasuk dewan kabupaten Tangerang dari Golkar yaitu H. Hermawan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jaka mengatakan, terkait bedah rumah di wilayah Kelurahan Pakuhaji yang bersumber dari anggaran APBD yang di kelola Pemerintah Kelurahan Pakuhaji, pihaknya tidak tau persis tentang anggaran tersebut karena sebagai UPK tidak pernah di informasikan.

“Bedah rumah di Kelurahan Pakuhaji yang bersumber dari anggaran kelurahan itu saya tidak tau karena memang tidak pernah di kasih tau, harusnya sih memang itu ada, cuma memang saya tidak tau persis ada atau tidaknya,” kata Jaka

Disinggung soal masih banyak warga kelurahan Pakuhaji yang tidak memiliki sanitasi untuk buang air besar ia membenarkan hal tersebut bahkan, kata dia, dari data rumah tidak layak huni itu sekitar 50 persennya belum memiliki MCK

“Untuk sanitasi itu hampir 50 persen dari rumah tidak layak huni itu tidak memiliki MCK, maka nya banyak masyarakat yang masih buang air besarnya ada yang di kebon dan ada juga yang di sawah, istilahnya mah ‘Dolbon’ lah,” ungkap dia lagi.

Sebenarnya kata Jaka, ada program dari puskesmas namanya Open Defecation Free (ODF) program bebas dari buang air besar sembarangan seperti dolbon, dolwah, dan lain sebagainya tetapi di wilayah Kelurahan Pakuhaji, sepertinya itu belum terealisasi.

“Dari tahun kemarin itu sebenarnya ada program usulan dari puskesmas soal ODF, cuma di Kelurahan Pakuhaji belum ada, kalau untuk desa itu sudah ada, kemarin saya konsul sama pak Lurah tentang ODF, di Kelurahan Pakuhaji, katanya itu tidak ada saya bingung bahkan sampai saya bawa bistek ODF nya,” pungkasnya. (gabel)