Simak! Ini Hasil Pertemuan PABPDSI dengan Ketua DPRD Dan Dinas PMD Terkait Belum Cairnya Siltap

Simak! Ini Hasil Pertemuan PABPDSI dengan Ketua DPRD Dan Dinas PMD Terkait Belum Cairnya Siltap

Serang, PORDES – Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 di Kabupaten Serang, menjadi topik pembicaraan saat pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Serang melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Serang.

“Kami pengurus PABPDSI melakukan kunjungan ke Gedung DPRD Kabupaten Serang dan Kantor Dinas PMD Kabupaten Serang, pada hari Senin 6 Juni 2022,” Ucap Ketua PABPDSI Kabupaten Serang, Acep Mahmudin dalam keterangannya yang diterima Portal Desa, Selasa (7/6/2022).

Pertemuan di Gedung Dewan bertempat di Ruang Komisi 1, lanjut Acep, dihadiri oleh Ketua Dewan, Ketua Komisi 1, Anggota Komisi 1, Sekdis DPMD Kabupaten Serang, Kabid DPMD Kabupaten Serang, dan Kasi Perencanaan DPMD Kabupaten Serang, dengan waktu pertemuan sekira pukul 10.00 sampai dengan 12.00 wib.

“Sementara pertemuan dengan Plt Kadis DPMD bertempat di Kantor Dinas PMD pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.30 wib,” terangnya.

Acep menjelaskan, bahwa tujuan pertemuan itu untuk menyampaikan pesan dari anggota BPD dan Pemerintahan Desa terkait dengan belum cairnya Siltap, Tunjangan dan Insentif, sampai dengan bulan ini (Juni-red).

“Hasil dari pertemuan itu, dalam catatan kami ada beberapa point penting yang harus kami publish agar orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan desa dapat mengetahuinya,” jelasnya.

Pertama, Bupati telah menginstruksikan kepada Kepala BPKAD agar mencairkan ADD SILTAP dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW Januari sampai dengan Mei 2022 non Operasional Pemdes dan Operasional BPD.

Kedua, dari 326 Desa yang ada di Kabupaten Serang ini, 110 Desa sedang dalam proses pencairan, besok dan seterusnya bisa bertambah, seiring banyaknya Desa yang mulai lengkap persyaratannya.

Ketiga, Ada wacana diadakannya Focus Group Discussion (FGD) oleh Komisi 1, untuk menuntaskan permasalahan seputar Pemerintahan Desa dan termasuk ADD supaya tidak terjadi berulang-ulang.

Dalam kegiatan FGD pesertanya dari Komisi 1, DPMD, BPKAD, PABPDSI, APDESI dan PPDI.

“Harapan terbesar kami, instruksi Ibu Bupati kepada Kepala BPKAD dapat segera terealisasikan,” harap Acep.

“Saya melakukan pertemuan ini ditemani beberapa rekan pengurus,” kata Acep mengakhiri.

Laporan: Alek/Rilis