PMII Trenggalek Demo, Ketua DPRD akan Teruskan Aspirasi ke Pusat

Trenggalek, PORDES – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek hari ini menerima kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek, yang tidak terima dengan adanya kebijakan pusat terkait kenaikan harga BBM.

Aksi demo di gelar didepan gedung DPRD Kabupaten Trenggalek dengan kordinator lapangan dipimpin Sigit Sumarsono dan diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek, Selasa (13/09/2022).

Ketua DPRD Samsul Anam dalam paparannya saat menerima secara langsung aspirasi dari mahasiswa PMII yang intinya akibat adanya kenaikan harga BBM mengakibatkan dampak terhadap perkonomian masyarakat, menyampaikan kalau aspirasi itu, kewenangan dari pemerintah pusat.

“Maka dari itu, terkait aspirasi dari mahasiswa yang mana saat ini menjadi keluh kesah masyarakat, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, dengan jumlah anggaran 5 Miliyar, yang di bahas di banggar kemarin, yang akan di sampaikan dalam bentuk subsidi, terkait dengan kenaikan BBM itu. Untuk itu kami mendorong komisi IV yang membahas soal itu,” jelasnya.

6 tuntutan yang menjadi pokok dari aspirasi mahasiswa Trenggalek hari ini, antara lain ;

1. Tolak kenaikan harga BBM Bersubsidi karena berdampak langsung kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah, sehingga menambah kesengsaraan khususnya warga trenggalek.

2. Pemerintah harus mengatur penyaluran BBM Bersubsidi,yang efektif, dan mudah sehingga tepat sasaran pada masyarakat yang berhak.

3. Mendorong DPRD Kabupaten Trenggalek,untuk membentuk tim khusus, dalam pengawasan terhadap problematika dalam penyaluran bansos BLT, dan bantuan lain, yang tidak tepat sasaran.

4. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam mencari pupuk.

5. DPRD Trenggalek harus mengambil sikap tegas, dan memihak rakyat, serta memberikan solusi jalan ekonomi pasca pandemi covid-19, Dengan kegagalan tanaman porang sudah menjadi cukup bukti,bahwa rakyat menjadi korban oleh sebab itu, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan para petani.

6. Tambahkan fasilitas SPBN, supaya nelayan tidak kesulitan saat mengisi BBM, dikarenakan SPBN sekarang hanya terbatas, untuk solar dan belum ada SPBN yang menyediakan Pertalite. (Rudi Sukamto)