Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Meminta Pengelolaan Dana BOP PAUD Harus Transparan
Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Meminta Pengelolaan Dana BOP PAUD Harus Transparan
Tuban, PORDES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta lembaga pendidikan PAUD dalam mengelola dana Bantuan Operasional (BOP) dari Kementerian Pendidikan harus fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Tri Astuti dihadapan bunda PAUD peserta Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Bantuan Operasional PAUD se Kabupaten Tuban, Rabu (1/3/2023).
Srikandi Gerindra Tuban itu mengungkapkan bahwa dana BOP PAUD dibagi menjadi dua bagian yaitu bantuan reguler dan kinerja
“BOP reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dan BOP kinerja untuk peningkatan mutu pendidikan,” ungkap Astuti sapaannya.
Astuti juga menyampaikan, bahwa bantuan operasional yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui dana alokasi khusus non fisik dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran sehingga rencana kegiatan harus dilakukan dengan kebutuhan bukan dengan keinginan.
“Dalam pengelolaannya harus fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” kata Astuti.
Menurutnya, persyaratan penerima BOP PAUD reguler diantaranya memiliki NPSN yang sudah terdata dalam aplikasi Dapodik, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik, memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan bukan pribadi dan untuk besaran BOP reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya.
“Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Kementerian dikalikan jumlah peserta didik,” terang Astuti.
Politisi asal Kecamatan Plumpang itu juga berpesan agar satuan pendidikan membuat pojok baca yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua siswa atau metode belajar diluar sekolah bisa memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Tuban.
“Bisa bekerjasama dengan Kominfo untuk siaran radio, tempat wisata lokal perpustakaan atau pemadam kebakaran sehingga anak bisa belajar langsung di lapangan,” ujar Astuti mengakhiri pemaparanya.
Sedangkan bunda PAUD peserta bimtek berharap adanya penambahan anggaran sarana prasarana, kenaikan insentif guru PAUD dan 20 persen anggaran APBDes untuk pendidikan bukan hanya pembangunan fisik saja.
Laporan: Ali Maskur

