Forum Pemuda Peduli Raya Tuntut Janji Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tentang Program Sikerja
Forum Pemuda Peduli Raya Tuntut Janji Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tentang Program Sikerja
Simalungun, PORDES – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) melakukan aksi demo di Kantor Bupati Simalungun dan DPRD, Selasa (6/9/2022).
Aksi unjuk rasa itu dilaksanakan di depan Komplek Perkantoran SKPD Pemkab. Mereka menuntut janji Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tentang program kartu sikerja, serta mendesak penyelenggaraan Pilkades diselenggarakan tahun ini.
Pantauan Portal Desa, puluhan petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak merapatkan barisan di pintu gerbang memasuki Kantor Bupati Simalungun.
Kordinator aksi Gullit Saragih mengatakan, aksi ini dilatarbelakangi adanya pembohongan publik yang dilakukan bupati dan wakil bupati Simalungun.
“Kami menuntut agar bupati dan wakil bupati segera merealisasikan janjinya yang telah disampaikan saat kampanye,” katanya.
“Domma marujung goluh sikerja, mulai hari ini sudah meninggal dunia kartu sikerja. Semua ini hanyalah pembohongan public,” sambungnya sembari menunjukkan kartu sikerja.
Selain menuntut progam kartu sikerja, Gulit juga menyuarakan terkait pembangunan kantor bupati yang memakan anggaran 4,5 miliar, yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Anggaran 4,5 miliar dibuat ke pembangunan infrastruktur sudah seberapa bagus itu. Ini sudah jelas tidak tepat sasaran, mana yang katanya untuk kesejahteraan masyarakat, mana janji janji yang katanya rakyat harus sejahtera,” katanya lagi.
Kemudian, pemuda Raya juga mendesak pemerintahan Simalungun segera merealisasikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) /nagori (Pilpanag) di tahun 2022. Sebelumnya masa jabatan pangulu berakhir 16 Agustus 2022 lalu.
“Jangan rampas hak demokrasi kami dalam memilih pimpinan kami ditingkat Nagori,” ujar Gullit dalam orasinya.
“Kalau pilpanag tidak dilaksanakan kami akan hadir dengan massa yang lebih besar, jangan kalian manfaatkan situasi untuk memuluskan akal bulus dengan menempatkan Pj Panggulu di 245 Nagori,” tambahnya dengan nada tinggi.
Karena tidak disambut langsung oleh Bupati Simalungun, massa lalu bergerak ke Kantor DPRD Simalungun.
Di kantor DPRD, massa langsung disambut unsur Pimpinan DPRD Simalungun, yakni Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, Wakil Ketua Elias Barus, Wakil Ketua Sastra Joyo Sirait, Ketua Fraksi Nasdem Bernhard Damanik dan Ketua Fraksi Hanura Suryawan.
Gullit menerangkan, bahwa program kartu si kerja yang menjadi senjata RHS-ZW dalam Pilkada adalah suatu pembodohan dan pembohongan publik.
Menurut Gullit, realisasi kartu sikerja melalui bantuan CSR kepada orang-orang tertentu merupakan sebuah kebohongan. Karena menurutnya, kartu sikerja gunanya sebagai wadah bantuan 1-50 juta, yang disampaikan Bupati Simalungun ketika berkampanye di Pilkada sebelumnya.
“Mana dananya, katanya ada 1-50 juta yang akan didapat si pemegang kartu, tapi yang keluar saat ini CSR, padahal tanpa adanya Bupati, CSR itu akan tetap berjalan,” sebutnya.
“Ini benar-benar pembohongan publik, Bupati pembohong, setuju kawan-kawan?” serunya di hadapan massa, dan langsung disambut dengan kata setuju oleh para pengunjukrasa.
Selain kartu sikerja, kembali Gullit menyuarakan, pelaksanaan Pilpanag yang tertunda, menurutnya, penundaan Pilpang merupakan suatu langkah pembunuhan terhadap demokrasi rakyat.
Dikatakan dia, bahwa masyarakat tidak mau penundaan ini berlanjut hingga ke Tahun 2025 yang dimana di Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik.
“Laksanakan Pilpanag, itu demokrasi rakyat dan hak rakyat, kami tidak mau dipimpin oleh ASN, yang bisa diatur atau diperintah semena-mena oleh atasan, kami mau pemimpin nagori yang dipilih rakyat langsung,” pintanya dihadapan Ketua DPRD.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, pihaknya tidak bisa menjawab semua hal yang dituntut oleh pemuda raya, namun untuk Pilpanag, disampaikan timbul 8 Fraksi telah sepakat agar eksekutif melaksanakan Pilpanag di Tahun ini.
“Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan eksekutif, dan memastikan akan melaksanakan Pilpanag di Tahun 2022 ini saat pembahasan P-APBD 2022 dimulai,” jelasnya. (Yudi Hartono)
