DPRD Kabupaten Siak Tabarak KIP dan UU Pers, Diduga Usir dan Halangi Jurnalis Lakukan Liputan

 

PORDES RIAU, – Menindaklanjuti pertikaian kedua Kubu SPTI beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing), bertempat di kantor DPRD Kabupaten Siak, Senin 10 Juni 2024.

Mirisnya, Saat digelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing), pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menutup akses bagi para pekerja pers untuk melakukan peliputan.

Rapat dengar pendapat tersebut melibatkan Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Assisten 1 Kabupaten Siak, Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, Kapolres Siak, Dandim, dan Kadisnakertrans Kabupaten Siak serta Pimpinan kedua kubu SPTI.

Ferdi , salah satu wartawan media lokal, mengaku kecewa dengan sikap wakil rakyat yang mengusir wartawan saat akan meliput rapat dengar pendapat.

 

“Mengapa harus tertutup, ini kan rapat dengar pendapat. Sebaiknya dilakukan secara terbuka agar persoalan ini dapat diketahui masyarakat wakil rakyat harus memahami Keterbukaan Informasi Piblik,” ujarnya.

Menurut dia dengan adanya larangan itu, publik tidak mengetahui penyebab kerusuhan yang terjadi sesama buruh, kemudian solusi apa yang dicapai pada rapat tersebut.

“Publik ingin mengetahui, SPTI kubu siapa yang benar benar sah dan tercatat saat ini, SPTI Nelson maupun Unggal jika kita tanya masing masing kubu, mereka mengatakan pihaknya yang sah dan tercatat,” ujarnya.

Menutut keterangan salah satu wartawan media online, kata petugas yang tidak diketahui namanya mengatakan, nanti wartawan akan diberi release berita dari Humas DPRD.

“Disini yang kami butuhkan adalah kebebasan pers dalam menggali informasi di TKP, dan bukan dari hasil tulisan yang tidak kami saksikan faktanya,” tegasnya.

Apabila mengacu pada Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, dalam pasal 4 butir satu menyatakan “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Dan Butir ketiga, Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan Menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Sementara dalam pasal 18 disebutkan, Dalam melaksanakan profesi, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Dan Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Siak, saat diminta keterangannya terkait hal itu, belum dapat merespon hingga berita ini ditayangkan.
(Ricky zp)