Staf Khusus Bupati Halmahera Utara Diminta Mundur

Halut, PORDES – Ketua karetaker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara (Halut), meminta agar Bupati Halmahera Utara dapat mengevaluasi staf khusus di Pemerintahan Daerah yang tidak produktif dan tidak berkompeten.

Hal Ini disampaikan langsung secara tegas oleh Ketua karetaker DPD KNPI Halmahera Utara, Rovin Djinimangale, Sabtu (11/3/2023).

Menurutnya, dalam proses perjalanan berpemerintahan di Halmahera Utara selama periode Frans Manery dan Muhlis, ketika di rekrut para staf khusus, ia menduga sangat membebani APBD Kabupaten Halmahera Utara. Oleh sebab itu setidaknya para staf khusus harus memberikan yang terbaik untuk Daerah ini.

“Kenyataannya staf khusus yang membidangi bidang komunikasi antara lembaga ini terlihat tidak berkompeten, hanya bergaya-gayaan. Setidaknya ia tampil sebagai pemberi solusi dari setiap masalah yang dihadapi Pak Bupati Atau Pemerintah Daerah, bukan malah menjadi. Dugaan kami dalang dari persoalan yang terjadi selama ini,” terangnya.

“Bukti dari kronologis sampai muncul Bupati Halmahera Utara mengumbar sumpah serapah, dugaan kami ini diakibatkan staf khusus yang tidak bekerja maksimal, sehingga yang menjadi korban adalah organisasi kemahassiswaan atau GMNI. Sehingga ucapan Bupati Halmahera Utara bisa sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik,” tambahnya.

Sedangkan KNPI, kata dia, dituntut  harus mampu mendorong semangat kemandirian kaum muda dalam mengembangkan kualitasnya, hal ini sangat menentukan akan peran sertanya dalam membina masyarakat. Dengan kondisi yang ada di Halmahera Utara saat ini kegaduhan dan keributan yang terjadi KNPI sangat prihatin.

“Oleh sebab itu dengan segala hormat, saya sebagai Ketua karetaker KNPI Halmahera Utara meminta Hard Baraja untuk mundur dari jabatannya, karena dugaan kami ini tidak punya kompeten yang baik dan tidak bekerja secara profesional sehingga merugikan APBD bahkan birokrasi,” jelasnya.

“Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Pak Bupati, maka KNPI Halmahera Utara siap bersikap untuk selalu oposisi dengan Pemerintahan FM ManTap di periode ke 2,” ujarnya.

Dikatakan dia, Ini untuk kemajuan daerah bukan untuk pribadi dirinya. Staf khusus itu dugaannya ini seakan-akan punya kemampuan, hanya mengadu dombakan lembaga yang satu dan lembaga yang lain, padahal tugasnya membangun komunikasi dengan baik untuk kepentingan lembaga.

“Harapan masyarakat Halmahera Utara, agar daerah ini dibangun atas atas ketulusan dan keikhlasan. Dugaan kami persoalan yang memicu pertentangan antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan ini karena staf khusus,” pungkasnya.

Follow Berita Portal Desa di Google News

Laporan: Riski S