Kelangkaan Pupuk, Anggota DPRD Mabar Sampaikan Keluhan Melalui DPR RI Fraksi PAN, laporan Oktafianus Dalang, Jurnalis Portal Desa Biro Manggarai Barat NTT.

Labuan Bajo, PORDES – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat, Innocentius Peni, melayangkan surat kepada DPR RI perihal permohonan bantuan bagi masyarakat petani yang terdampak dari pembagunan rehabilitasi irigasi di wilayah Lembor.

“Hampir 2 tahun sudah, petani kita di Manggarai Barat menghadapi masa sulit. Banyak yang terjerat utang pada rentenir, yang memikul beban pinjaman Kopaerasi, Bank, dan sebagainya, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, ASF, kekeringan panjang, dan di Lembor yang sawahnya luas (lumbung beras) tidak bisa mengerjakan sawah karena rehabilitasi 4 irigasi yang memakan waktu 1 tahun lebih (2 atau 3) musim tanam,” jelas anggota DPRD Dapil 3 Mabar, dalam keterengan tertulisnya yang diterima Portal Desa, Jumat (11/2/2022).

Baca Juga:Air Bersih Untuk Masyarakat Tercemar, Pemda Mabar Diminta Tutup Kegiatan Tambang di Hulu Kali Wae Mese

Politisi PAN itu juga menyampaikan keluhan dan persoalan masyarakat petani, terkait kelangkaan pupuk yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Manggarai Barat.

Selain itu, kata Innocentius Peni, kuota pupuk bersubsidi untu Manggarai Barat tahun 2021, hanya 7.050 ton dari sekitar 16 ribu ton yang diusulkan.

“Mohon bantuan Bapak Dewan yang terhormat, bantu perjuangkan kuota pupuk subsidi tahun 2022 agar terpenuhi sesuai kebutuhan. Kebetulan 3 daerah irigasi sudah mulai mengolah lahan, tetapi petani sudah mulai berteriak karena kekurangan pupuk subsidi dan benih,” bebernya.

Baca Juga:Tokoh Milenial Dapil II Siap Jalankan Politik Gagasan di Pileg 2024

“Sangat ironis, Manggarai Barat yang 80 persen adalah petani, justru menjerit ketiadaan pupuk dan benih di tengah pembangunan pariwisata super prioritas yang anggarannya luar biasa besar,” imbuhnya.

Menurutnya, wisata super prioritas ini pada akhirnya hanya akan menghidupkan kelompok-kelompok yang bergerak di kepariwisataan, sementara masyarakat yang mayoritas petani justru kekurangan perhatian dari sisi kebijakan anggaran,” katanya.

Dia berharap, Pemerintah daerah untuk juga berpikir tentang hal itu, tetapi sejauh ini kemampuan keuangan daerah belum cukup kuat untuk menyiapkan anggaran subsidi bagi petani.

“Kami berharap, super prioritas yang disematkan bagi pariwisata Labuan Bajo – Flores, diikuti dengan prioritas perhatian kepada petani di wilayah pariwisata super premium ini. Sekali lagi, dengan hormat, kami sangat mengharapkan bantuan para saudara DPR RI untuk memperjuangkan hal ini,” harapnya.

Pewarta: Oktafianus Dalang
Editor: Andrey
Sumber: Innocentius Peni