Ikrar Netralitas Aparatur Pemerintahan Desa, Gubernur Jatim: Netralitasnya Jangan Sampai Dipersoalkan

PORDES JATIM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Desa di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang digelar di Graha Universitas Negeri Surabaya Kamis, 30 Nopember 2023.

Kegiatan yang dihadiri ribuan orang ini diharapkan dapat menjaga dan menciptakan pemilu yang damai dan tertib di wilayah Jawa Timur.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga netralitas para Perangkat Desa yang dekat dengan rakyat,” kata Gubernur Khofifah.

Selain itu, terdapat pengucapan ikrar Aparatur Pemerintah Desa yang diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan OPD Kabupaten/kota di Jawa Timur.

IMG 20231130 WA0136

“Hati jangan sampai panas, pikiran jangan sampai panas, ini pesta demokrasi semua pihak harus riang gembira,” jelas Gubernur Khofifah.

Menurut Gubernur Khofifah, Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang sudah ada undang-undang yang mengatur netralitas di pemilu.

“Jangan sampai netralitas Kepala Desa dipersoalkan,” pungkas Ketua Umum PP Muslimat NU itu.

Sebagai informasi, Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengundang seluruh pengurus Aparatur Pemerintahan Desa untuk menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Jatim Nomor : 411/PM.00.01/KJI/07/2023.

Untuk menipis tudingan tidak netral, sejumlah pengurus Organisasi Pemerintahan Desa diantaranya AKD Jatim, APDESI Jatim, PABPDSI Jatim, ABPEDNAS Jatim, PAPDESI Jatim dan PPDI Jatim bersama-sama membaca ikrar yang dipandu oleh Ketua PPDI Jatim, H Sutoyo M Muslih.

Mereka menyatakan berikrar,
1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.

2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak pasangan calon tertentu.

3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian bentuk apapun.

4. Bertekad mempertahankan Jawa Timur sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi demi terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak. (Ali Maskur)