Aktivis Sebut Penunjukan Soma Atmaja Jadi Plh Sekda Diduga Kuat Ada Muatan Kepentingan Politik

PORDES TANGERANG – Aktivis Senior Kabupaten Tangerang Alamsyah mengatakan penunjukan Soma Atmaja sebagai Plh Sekda Kabupaten Tangerang menggantikan Moch Maesyal Rasyid diduga kuat ada muatan kepentingan politik.

“Dari rapat paripurna, Pj Bupati menyebut Soma Atmaja telah menjadi Plh Sekda sejak 7 hari lalu, itu pun disampaikan karena didesak Anggota Dewan,” kata Alamsyah saat dihubungi, Selasa 16 Juli 2024.

Baca Juga:Babak Baru, LSM Geram Banten Surati BPKAD Soal Aset Pemprov Banten Terbengkalai 

Seperti diketahui, jabatan Plh Sekda hanya 15 hari, jika dihitung mundur, kata Alamsyah, berarti jabatan Soma Atmaja menduduki Plh Sekda tinggal tersisa delapan hari.

“Pertanyaannya, kenapa jika sudah ditunjuk sejak tujuh hari lalu, penyampaiannya baru kemarin. Saya menduga kuat ada unsur muatan kepentingan politik dalam penunjukan Plh Sekda ” katanya.

Menurut Alamsyah, jabatan politik cukup ada di Bupati, sedangkan jabatan Plh Sekda itu adalah jabatan karir dan prestasi tidak boleh dipolitisasi.

Baca Juga:Aktivis Senior Kabupaten Tangerang Alamsyah Cium Aroma Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Sepatan

“Jabatan Plh Sekda saja di politisasi, apalagi dengan jabatan strategis lainnya itu yang membuat saya tidak suka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, ada yang lebih menarik dari ucapan Pj Bupati Tangerang Andi Ony saat rapat paripurna, yakni Plh Sekda Soma Atmaja sudah berkantor sejak tujuh hari lalu.

“Sudah berkantor diruangan sekda,
Itu kan hebat banget tidak ada yang tau diumumkannya kapan ditunjuknya kapan, tau-tau sudah ngisi di ruangan sekda, ngebet banget kayanya jadi Sekda,” ungkapnya.

“Padahal itu bukan sesuatu yang rahasia, harusnya sejak penunjukan itu diumumkan ke publik biar kita masyarakat tau siapa pengganti Maesyal Rasyid,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, bahwa menurut keterangan yang ia dengar dari rekan rekan media, saat dikonfirmasi ke BKPSDM soal pengunduran diri Maesyal Rasyid masih dalam tahap proses.

“Tapi mengapa penggantinya sudah mengisi ruangan Sekda, itu yang menjadi pertanyaan kita,” ujar Alamsyah.

Sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang, Alamsyah berharap, jabatan politik cukup hanya di bupati saja.

“Jangan urusan penunjukan Plh atau pun sekda definitif di politisasi, itu jangan. Karena itu adalah hal yang sangat memalukan. Karena setau saya baru di kabupaten Tangerang terjadi menyebutkan nama Plh Sekda saja harus ribut dulu, apa lagi ributnya di paripurna,” ungkapnya.

“Ini jelas ada syarat kepentingan politik, saya pastikan itu. Saya berani ngomong begitu karena setelah tujuh hari di tetapkan kenapa baru di umumkan, kenapa di rahasiakan dan kenapa harus didesak di rapat paripurna,” tutup Alamsyah. (gabel)