Pilkades di Tangerang Belum Jelas, Pengamat Ingatkan Bahaya Dinasti dan Money Politik

PORDES TANGERANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Tangerang kini berada dalam ketidakpastian usai ribuan Kades kembali melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya menjaga marwah demokrasi desa sesuai dengan aturan.

“Pilkades di Kabupaten Tangerang harus dilaksanakan sesuai jadwal untuk menunjukan proses demokrasi sesuai aturan,” kata Adib, saat dimintai tanggapannya, Minggu 25 Oktober 2026.

Adib menegaskan perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode 16 tahun dinilai telah memberikan ruang yang memadai bagi kepemimpinan di tingkat desa tersebut.

“Penundaan yang tidak berdasar dikhawatirkan justru akan memicu monopolisasi kekuasaan oleh lingkaran keluarga petahana dari istrinya ke anaknya, terus ke mantunya,” katanya.

Adib menambahkan praktik politik uang atau Money Politics dan benturan kepentingan masih menjadi tantangan utama yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah demi terciptanya Pilkades yang bermartabat.

Konflik kepentingan banyak sekali terjadi dalam Pilkades apalgi soal money politik dan ini merupakan PR besar yang harus diselesaikan untuk menju Pilkades yang demokratis,” pungkasnya.

Melalui kepastian jadwal, KPN berharap Kabupaten Tangerang dapat menjadi percontohan iklim demokrasi desa yang sehat dan transparan. (gabel).