Pandeglang, PORDES – Perwakilan dari ratusan guru honorer Kategori 2 Pasing Grede mendatangi gedung DPRD Pandeglang untuk melakukan audiensi, menuntut menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa tes lagi, Rabu (30/06/21).

Audien yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat didampingi Kẻtua Komisi, Endang Sumantri dan Candra Angga Rahmayanda, dan Hadir pula Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta didampingi Furkon serta Kẻtua DPC Demokrat Pandeglang, Yoyon Sujana,SE yang juga ànggota DPRD Provinsi Banten pada kesempatan itu mengawal audiensi para guru honore dan penyuluh pertanian tersebut.

Salah seorang Guru Honorer, Encep mengatakan, ke datangnya ke gedung DPRD Pandeglang untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer K2 Pasing Grede agar dapat diprioritaskan masuk P3K tanpa tes tahun 2021.

Baca Juga:Dampak Kemarau El Nino, BPBD Sebut 6 Kecamatan Rawan Krisis Air Bersih di Pandeglang

“Tuntutan kami, singkat padat, yang kemarin lulus pasinggrade 2019 itu, yang berjumlah 521 itu ingin tidak ada tes kembali itu tuntutannya. Karena dengan berjalannya regulasi yang ada, tahun 2021 rekrutmen sudah dibuka kembali, maka mau tidak mau kami sambil usaha Ikhtiar yang lain. kami juga akan mengikuti alurnya. Tapi kami akan lebih usaha lagi semaksimal mungkin, mudah-mudahan tadi yang disampaikan pak Kepala BKD dan Ketua komisi dan yang lainnya, harapan kami bisa terealisasi,” beber Encep, usai audiensi.

Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang, Yoyon Sujana, pada kêsempatan itu mengatakan, bahwa selama ini banyak para ténaga honorer termasuk guru da penyuluh datang ke ruangnya đi DPRD Provinsi Banten untuk dapat memperjuangkan nasibnya sebagai wakil rakyat dari Dapil Pandeglang.

“Dalam Aspirasi ibu-bapak Guru dan penyuluh pertanian juga kesehatan. Mereka yang tergabung dalam Forum Honorer K2 yang sudah lolos pasinggrade atau telah pasinggrade, mereka yang berjumlah kurang lebih 521, menginginkan bahwa untuk segera di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BKD, untuk diusulkan agar Mereka terakomodir sebagaimana mereka harapkan. Jadi saya sebagai wakil dari mereka ikut mendorong aspirasi itu,” ungkap Yoyon Sujana

Baca Juga:Tahun 2023 Honorer Bakal Diganti Outsourcing, Berapa Gajinya?

Yoyon sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten selaku wakil Rakyat yang berada di wilayah Provinsi Banten, dan di Dapil Pandeglang berkewajiban memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer tersebut.

“Sekecil apapun aspirasi Masyarakat Pandeglang, saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, mengakomodir untuk menyampaikan dan memperjuangkannya,” tuturnya.

“Harapan saya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat memperjuangkan secara tanpa ada pengecualian, mengapresiasi, merealisasikan apa yang diinginkan oleh para audiens tadi,” tambahnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Dảerah (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Suminta mengatakan, bạhwa pihaknya têrus memperjuangkan seluruh nasib tenaga honorer termasuk guru K2 pasing grede dan penyuluh tersebut.

“Jadi dalam kita berupaya semaksimal mungkin karena mereka waktu seleksi P3K formasi tahun 2019, dinyatakan lulus oleh Pasinggrade karena kemampuan anggarannya memang 80 orang, sehingga tidak bisa kita di cover akomodir jadi P3K semua, tapi kita akan bersurat terus. Bahkan sudah 4 surat. Bupati memohon ke Menpan R B dan ini juga kita akan kirim surat yang terakhir ini kita memohon kepada Kemenpan R B, untuk dapat kiranya mereka diprioritaskan di Formasi yang sekarang tanpa seleksi dan dan juga bisa diangkat menjadi P3K,” tegas Fahmi,

Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Endang Sumantri pada kêsempatan itu sebagai mitra BKD akan mengawal perjuangan aspirasi para guru honorer K2 dan tenaga honorer yang lainnya agar seluruhnya bisa diangkat menjadi K3 oleh Pusat melalui perjuangan Pemkab Pandeglang. (pd03)