Soal Konflik Dualisme FSPTI-KSPSI
Anggota DPRD Siak Minta Forkopimda Tentukan Solusi

 

PORDES RIAU – Rapat Dengar Pendapat atau hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak terkait konflik FSPTI-KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di Kabupaten Siak, pada Senin 10 Juni 2024 lalu, dinilai tidak menghasilkan apapun.

Awaiudin, anggota Komisi II DPRD Siak mengatakan Rapat Dengar Pendapat yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Siak itu dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Kata Awaludin, perwakilan dari Kemenkumham itu menyatakan bahwa produk hukum yang dimiliki 3 (tiga) orang itu yakni, Surya Bakti Batu Bara, Edward dan Fuad Ahmad, adalah produk hukum yang sah secara hukum.

“Merek dan logo FSPTI telah dialihkan menjadi milik tiga orang itu,” terang Awaludin. Selasa 11 Juni 2024.

Awaludin juga mengatakan, pihaknya tetap mengambil sikap terhadap konflik dengan adanya dualisme FSPTI-KSPSI ini tetap berdasarkan yang diakui legalitasnya secara hukum dan undang-undang Republik Indonesia Administrasnya.

“Ambil keputusan secara legal hukum administrasi, kan tinggal dilakukan pengecekan siapa yang memiliki administrasinya yang legal secara hukum dari Kemenkumhan dan Kemenakertrans yang diterima,” katanya.

Awaludin mengaku sudah meminta kepada Disnaker Siak terkait berkas bukti penerimaan pelaporan dari pihak FSPTI-KSPSI versi Unggal Gultom maupun pihak Nelson Manalu.

“Setelah diminta kelengkapan administrasi, cuma pihak Unggal Gultom yang dapat memperlihatkan kelengkapan administrasinya, sementara pihak Nelson Manalu tidak memberikan kelengkapan administrasinya,” ungkap Awaludin.

Dia berharap Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) segera menentukan solusi agar permasalahan dualisme FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak segera terselesaikan, jangan sampai berlarut-larut hingga terjadi lagi bentrokan ditengah tengah masyarakat.

“Saya sangat kecewa dengan Disnaker Kabupaten Siak yang tidak bisa memberikan keputusan sewaktu diadakannya RDP,” tutupnya. (Ricky ZP)