Setujui RAPBD 2023, Fraksi PKB DPRD Tuban Ajukan 18 Syarat Kepada Bupati

Tuban, PORDES – Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Tuban dalam penyampaian pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi gelaran Rapat Paripurna DPRD Tuban, mengajukan 18 syarat kepada Bupati Tuban, untuk menyetujui RAPBD 2023.Sabtu (26/11/2022)

Menurut FKB, demi masyarakat Kabupaten Tuban pihaknya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 dengan 18 syarat diantaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa dari 11,23 persen menjadi 20 persen.

Lalu pengadaan motor dinas (motdin) baru untuk Kepala Desa (Kades) minimal N Max atau PCX, mengembalikan tulisan Bumi Wali Spirit Of Harmoni dan Asmaul Husna serta Pemkab Tuban menindaklanjuti rangkuman aspirasi hasil reses anggota DPRD Tuban.

Selanjutnya, Pemkab Tuban diminta menjalankan rekomendasi Komisi ASN dan hasil audit BKN terkait demosi jabatan serta penting juga anggaran KONI Tuban dinaikkan

Kemudian, yang paling penting juga peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dari segi agama, anggaran untuk Musolla dan Masjid, hibah untuk pondok pesantren, TPQ dan madrasah termasuk bantuan operasional sekolah (Bosda) madrasah (MI/MTs) yang belum tercover dalam APBD 2023

Bidang keagamaan lainya yang perlu perhatian adalah peningkatan insentif yang untuk guru ngaji dan hafidz/hafidzoh (penghafal Al Qur’an) tahun 2023.

Penyelesaian status asset jembatan Glendeng juga menjadi perhatian FKB, sedangkan peningkatan SDM dalam rangka kebutuhan industri dengan menambah volume pelatihan juga bagian dari syarat tuntutan.

Untuk sektor ekonomi, FKB minta ada peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan UMKM, karena sektor inilah mampu menaikkan perekonomian daerah apalagi di Jawa Timur, angka kemiskinan di Tuban masih tergolong tinggi.

Ketua FKB DPRD Tuban, Dody Fahrudin kepada awak media menegaskan bahwa 18 syarat itu agar dipenuhi Pemkab Tuban karena seluruhnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tuban.

“Jika tidak direalisasikan, kami akan walkout setiap rapat dengan eksekutif,” tegas politisi asal Kecamatan Tuban itu

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban, Suratmin, ketika dikonfirmasi Portal Desa enggan utnuk berkomentar. (Ali Maskur)