Ratusan Anggota BPD di Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Ratusan Anggota BPD di Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
PORDES TANGERANG – Ratusan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tangerang mengikuti Workshop Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Tangerang ini untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat, Firzada Mahalli mengatakan Workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintahan desa dan BPD.
“Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” terang Firzada saat membuka kegiatan itu, Senin 5 Mai 2025.
Menurut Firzada dengan pengawasan yang kuat dan sistematis, kita akan mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Firzada mengatakan penguatan peran dan kapasitas BPD dalam pengawasan menjadi bagian dari misi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien, dan itu hanya bisa tercapai jika BPD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan profesional,” tegasnya.
Dia menambahkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memperkuat posisi desa sebagai garda terdepan pembangunan.
“Oleh karena itu, desa dituntut lebih akuntabel dan transparan, terutama dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Subdirektorat Lembaga Pemerintahan Desa Badan Pemasyarakatan Desa pada Kemendagri, Victor G. Paulmaya mengatakan BPD memiliki tiga fungsi utama.
“Yakni menyusun Perdes bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa,” kata Victor.
Lebih lanjut Victor mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan, BPD harus berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif dengan Kepala Desa (Kades).
“Agar pengawasan tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai kunci keberhasilan dalam pengelolaan desa,” katanya.
Victor berharap BPD di Kabupaten Tangerang dapat menjadi contoh bagi BPD lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional terutama dalam pembentukan Koperasi Desa.
“Saya berharap BPD di Kabupaten Tangerang dapat menjadi agen perubahan dan kegiatan ini bagian dari pondasi menuju pembentukan Kopdeskel sebagai intervensi strategis dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (gabel).
