Oknum Security Larang Anggota Dewan Fraksi NasDem Masuk ke Rusun Penjaringan Jakarta Utara

Jakarta, PORDES – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, dari Fraksi Partai Nasdem, mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari 2 orang oknum security berinisial AS dan YE, di rumah susun (Rusun) Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu.

Hasan Basri Umar, anggota dewan dapil 3 Jakarta Utara itu, saat dimintai keterangan membenarkan kejadian tersebut. Ia juga mengungkapkan, saat itu ia hendak menyalurkan hewan kurban di Masjid At-Taqwa di RT 06/06, Penjaringan, Jakarta Utara terletak di kawasan Rusun Penjaringan.

“Jadi pada saat itu saya masuk ke Rusun Penjaringan dan bertanya kepada security, boleh saya masuk kedalam dekat Mesjid Masjid At Taqwa, dan ternyata saya dilarang masuk,” ungkapnya.

Pada saat dilarang masuk oleh oknum securty, Hasan Basri Umar memberi tahu jika dirinya adalah seorang Wakil Rakyat dari DPRD DKI Jakarta.

“Saya bilang saya dari DPRD DKI dan hanya mau mendrop dulu hewan kurban kedalam setelah itu mobil saya keluar. Namun pihak Security tetap dengan pendiriannya tidak memperbolehkan saya masuk,” ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B ini.

“Lalu saya tanyakan kenapa ada mobil Kapolsek bisa masuk, dan ada mobil pejabat dari kecamatan serta walikota bisa masuk,” tanya dia.

“Saya minta drop saja tidak bisa. Sevurity itu bilang pokoknya tidak bisa, karena yang berkuasa disini saya dan tidak bisa. Kalau bapak tidak senang catat nama saya dan laporkan ke atasan,” sambung Hasan Basri menirukan ucapan Security tersebut.

Baca juga: DPRD Cilegon Sepakat Keluarkan SK Penolakan Penghapusan Honorer

Ternyata, lanjutnya, warga yang mengetahui jika ia ditolak masuk, mereka mulai berdatangan dan membuka penghalang jalan masuk ke Rusun Penjaringan.

“Melihat warga ramai berdatangan dan meminta saya masuk, lantas security itu hanya bisa diam. Dan setelah saya menyerahkan hewan kurban dan kembali, kemudian saya telepon Kepala Dinas Perumahan, karena saya melihat mobil saya di foto-foto dan saya suruh bicara dengan Danru nya dan mereka minta maaf,” bebernya.

“Saya anggap itu sudah selesai tapi saya masih penasaran karena seorang PJLP pegawai kontrak melarang saya masuk diperlakukan dengan tidak sopan. Anggota dewan saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan masyarakat biasa,” tambah dia.

Untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, Hasan Basri memanggil Kepala Dinas Perumahan dan jajarannya termasuk Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan.

“Saya meminta agar security nya dirolling. Jangan sampai nanti saya kunjungan reses disana dan mereka masih seperti itu, takut kembali terjadi salah paham,” tegasnya.

Hanya Miskomunikasi

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, saat dimintai keterangannya mengatakan, jika ini hanya miskomunikasi, pihaknya tetap memberikan arahan dan masukan kepada security di lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik.

“Pelayanan itu harus diberikan kepada siapapun, kepada warga apalagi kepada rekan-rekan dari anggota DPRD DKI yang melakukan fungsinya. Namun prinsipnya ini menjadi koreksi dan masukan buat saya dan menjadi PR agar kami melakukan pembinaan yang lebih baik,” ungkap Sarjoko.

Baca juga: Jalin Keakraban, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem ‘Ngopi Bareng’ dengan FPRN Jakarta

Disinggung terkait sistem perekrutan Security, Sarjoko juga menerangkan bahwa Security adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

“Jadi siapapun yang memenuhi syarat sebagai security. Mereka bisa mengikuti seleksi yang dilakukan secara periodik setiap tahun,” terangnya.

“Intinya kita akan melakukan pembinaan di internal. Bentuk pembinaannya nanti kan bisa bermacam-macam. Bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan penugasan. Prinsipnya kejadian ini akan menjadi sebuah koreksi buat kami untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya. (pd01)