Bitung, PORDES – Direktorat Jenderal PSDKP menggelar Apel Siaga dalam implementasi program ekonomi biru. Pengawasan yang mengedepankan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan ini menjadi senjata KKP dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru di tahun 2022 termasuk penangkapan ikan terukur.

Adapun Apel Siaga yang di Lakukan Direktorat Jenderal PSDKP yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Aertembaga Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selasa (23/11/2021).

Upacara Apel Siaga di Pimpin Langsung oleh Inspektur upacara Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan komandan upacara Capt. Priyo Kurniawan.

Baca Juga:Bupati Halbar Sambut Kedatangan Mentri Kelautan dan Perikanan

“Pagi ini saya hadir di sini bersama saudara-saudara, untuk memastikan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawal kebijakan penangkapan terukur,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono mengatakan, bahwa tugas saudara-saudara adalah mengawal tertib pelaksanaan peraturan di bidang kelautan dan perikanan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab.

Pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Menteri Trenggono berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.

“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Pimpin Apel Siaga

Dia juga menjelaskan, terkait dengan penangkapan ikan terukur, bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.

“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah (WPP) 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” Jelas Trenggono.

Menteri Kelautan Dan Perikanan menegaskan, bahwa KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi. Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai, KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.

“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” bebernya.

Lanjut Trenggono menambahkan, Sebagai informasi saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata KKP yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing.

Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Sebelumnya roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021. Dalam peluncuran tersebut.

“Implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, dimana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global,” tutup Sakti Wahyu Trenggono.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Muhammad Zaini (Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI), Wahyu Muryadi (Stafsus Menteri), Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi (Stafsus Menteri), INP Winata (Asisten Khusus Menteri), Doni Ismanto (Asisten Khusus Menteri), Kapten Inf M. Sulaiman (Adc Menteri), Direktur Pengendalian dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Lalu, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Bitung Donny Muhammad Faisal, Sub Kordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Bitung Bayu Y. Suharto, Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Fransiscus Silangen (Ketua DPRD Prov Sulut), Tienneke Adam (Kepala Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sulut), Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi (Kasdam XIII/Mdk) mewakili Pangdam XIII/Mdk, Walikota Bitung Maurits Mantiri.

Selanjutnya, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, Dirpolair Polda Sulut Kombes Pol Kukuh Prabowo H, Dansatrol Lantamal Vlll Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, Kabakamla Zona Maritim Tengah Laksamana Pertama Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas, Kepala KSOP Bitung Stanislaus Wembly Wetik, Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma S.Irawan, Mayor Inf Hardi Gue (Kasdim 1310/Bitung ) mewakili Dandim 1310/Bitung, Kolonel Laut (P) Toto Suharianto (KS Guskamlah Koarmada II), Letkol Mar Anugrah Suliadi Santoso (Danyon Marhanlan Bitung), Kapolsek Aertembaga IPTU Gian Wiatma Jonimandala, Camat Aertembaga Kota Bitung Sumeldi Malangga. (sufaldi/pordes)