Mahasiswa Sebut Pembangunan RSUD Panunggangan Barat Diduga Dimonopoli Kepala Dinas
Mahasiswa Sebut Pembangunan RSUD Panunggangan Barat Diduga Dimonopoli Kepala Dinas
PORDES TANGERANG – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kota dan Kabupaten Tangerang gelar aksi damai di Pusat Pemerintahan (Puspemkot) Kota Tangerang pada 27 Desember 2024. kemarin.
Dalam aksinya itu mereka menyampaikan sejumlah permasalahan yang harus dievaluasi selama 1 tahun kinerja PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin salah satunya pembangunan RSUD Panunggangan Barat.
“Kami prihatin atas adanya temuan BPK pada pembangunan RSUD Panunggangan Barat dan Jurumudi,” kata koordinator aksi Dede Rengifuryaan dalam keterangan tertulis yang diterima Portal Desa, Sabtu 28 Desember 2024.
Lebih lanjut Dede mengatakan temuan yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut akibat adanya monopoli yang diduga dilakukan oleh Dinas terkait sehingga merugikan masyarakat Kota Tangerang.
“Diduga ada pihak kepala dinas yang memonopoli sehingga merugikan masyarakat, angkanya ratusan juta rupiah”, ungkapnya.
Tidak hanya itu Dia juga mengkritisi pembentukan satuan tugas kawasan tanpa rokok oleh Pemkot Tangerang dinilai tidak transparan dan efektif terbukti di kawasan tersebut masih terdapat banyak pelanggaran.
“Satgas dibentuk tanpa sosialisasi ke masyarakat, buktinya masih banyak pelanggaran tanpa ada upaya pencegahan dan penanganan”, tandasnya.
Sementara Indri Damayanthi, Ketua Umum SEMMI Tangerang mengatakan PJ Wali Kota Tangerang dr Nurdin abai pada penyediaan fasilitas kesehatan.
“Kita menyadari peningkatan kelas pada RSUD Kota Tangerang hingga kini belum dapat terealisasi,” kata Indri.
Selain itu lanjut Indri terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang tentang HIV/AIDS yang belum dibuat aturan turunannya oleh Pemkot Tangerang.
Disinggung soal pembakaran Foto Pj Walikota Tangerang, ia mengatakan itu merupakan bentuk sindiran mahasiswa atas kebijakan yang telah dibuat oleh Pj wali kota Tangerang tersebut.
“Karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan diri pada kebijakan yang telah Pj buat,” pungkasnya.
Diketahui sampai dengan masa aksi membubarkan diri, PJ Wali Kota Tangerang Dr Nurdin tidak kunjung menemui mereka. (gabel).
