Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang Capai 21 Ribu, LSM KOMMPI Pertanyakan Anggaran Pendidikan
Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang Capai 21 Ribu, LSM KOMMPI Pertanyakan Anggaran Pendidikan
PORDES TANGERANG – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang kembali mendapat sorotan tajam setelah terungkap jumlah anak putus sekolah di wilayah tersebut mencapai 21 ribu anak.
Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang. Karena tingginya angka anak putus sekolah dapat berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas.
Ketua LSM KOMMPI Usrah mengungkapkan berdasarkan data monitoring yang dilakukan pihaknya anggaran Dindik Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini lebih difokuskan untuk pembagunan dan rehab gedung sekolah.
“Anggaran pembangunan dan rehab gedung Sekolah Rp199.894.702.343 miliar sedangkan alokasi anggaran Belanja Beasiswa dan Sekolah Gratis hanya Rp.28.076.800.000 miliar” terang Usrah Sabtu 20 Desember 2025.
Padahal lanjut Usrah Dindik memiliki data siswa miskin dan miskin ekstrim yang berpotensi putus sekolah, tetapi data itu rupanya tidak dijadikan dasar untuk mengalokasikan anggaran tersebut.
“Kenapa dindik mengalokasikan anggaran untuk mengatasi anak putus sekolah lebih kecil dibanding pembangunan gedung sekolah apa mungkin pembangunan gedung mah ada feenya?,” kesalnya.
Usrah menambahkan ditengah kondisi Kabupaten Tangerang masuk dalam daftar kemiskinan tertinggi dan banyaknya angka anak putus sekolah pejabatnya malah pesta pora di salah satu hotel termegah di bandung.
“Lebih mirisnya lagi kegiatan yang hanya dua malam itu menghabiskan anggaran 941 juga rupiah, ini sangat luar biasa, hati mereka sudah tertutup oleh keserakahan dan kinerja mereka bobrok,” katanya.
Menurut Usrah APH mesti turun tangan melakukan pemeriksaan karena kata dia tidakan yang dilakukan oleh oknum pejabat itu merupakan pemborosan anggaran pada situasi yang memprihatinkan.
“Kami LSM KOMPPI dalam waktu dekat ini akan segera melayangkan surat permintaan klarifikasi soal penggunaan anggaran pendidikan dan kami juga akan mendorong APH melakukan pemeriksaan,” pungkasnya. (gabel).
