Oleh: Khairul Fikri, Pengamat Kebijakan Publik, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta.

Beberapa waktu lalu, saya mulai memperhatikan fenomena yang menarik di media sosial. Sosok yang dikenal sebagai ‘Dokter Detektif’ kerap muncul di berbagai platform, mengulas produk kecantikan yang sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam ulasannya, dia menguji kandungan produk tersebut dan membandingkannya dengan klaim yang ada di label. Apa yang mereka temukan?

Baca Juga:BPOM Temukan Takjil Mengandung Boraks di Pasar Ramadan Pekanbaru

Ketidaksesuaian antara kandungan yang tertera di label dengan hasil uji laboratorium. Ini memicu pertanyaan besar dalam benak saya: bagaimana bisa produk yang sudah diizinkan BPOM masih memiliki ketidaksesuaian?

Fenomena ini membawa saya pada satu kesimpulan: partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik, termasuk pengawasan produk, sangatlah penting.

Meski BPOM sebagai lembaga resmi sudah menjalankan tugasnya, pengawasan dari masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan semua berjalan sesuai standar.

Seperti yang disampaikan oleh Parfitt (2004), masyarakat perlu terlibat langsung agar memahami keputusan kebijakan dan merasakan manfaat dari implementasinya.

Pengalaman ini memperjelas bahwa peran publik tidak bisa diremehkan. Tanpa kontribusi dari individu-individu kritis seperti ‘Dokter Detektif,’ mungkin banyak dari kita yang akan terus menggunakan produk tanpa tahu apakah klaim keamanannya benar-benar dapat dipercaya.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan pengawasan produk, masih membutuhkan dukungan eksternal berupa kontrol publik.

Saya juga menyadari dampaknya pada para produsen, terutama setelah berbicara dengan teman-teman yang baru merintis bisnis kecantikan.

Mereka sedang mengembangkan produk body care dengan merek ‘NEVY’ dan merasa fenomena ‘Dokter Detektif’ ini memengaruhi cara mereka menjalankan bisnis.

Mereka lebih berhati-hati, memastikan bahwa produk mereka benar-benar sesuai dengan standar BPOM.

Mereka mengaku ingin memastikan kualitas produk yang mereka keluarkan sesuai dengan klaim, dan bagi saya, ini adalah contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab.

Di sisi kebijakan, ini juga menunjukkan tantangan struktural yang dihadapi. Menurut Philipus M. Hadjon (1997), partisipasi publik sangat erat kaitannya dengan keterbukaan pemerintah.

Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam proses pengawasan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan publik tidak sepenuhnya transparan, masyarakat turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Namun, partisipasi publik bukan hanya soal memberi kritik atau meluruskan klaim. Seperti yang diungkapkan John Dewey (1927), masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari kontrol yang aktif.

Ketika kebijakan tidak sesuai harapan atau terjadi kelalaian, peran masyarakat bisa menjadi kunci untuk memperbaikinya.

Inilah yang terjadi dalam kasus pengawasan produk berizin BPOM—masyarakat turut terlibat untuk memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar aman dan sesuai dengan standar.Bukan berarti semuanya berjalan mulus tanpa tantangan.

Mahmuddin Muslim (2001) mencatat bahwa masalah utama dalam partisipasi publik seringkali bukan dari segi keterlibatan masyarakat, melainkan dari sistem yang tertutup dan tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas.

Dengan membuka akses dan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat, kebijakan publik dapat menjadi lebih kuat dan akuntabel.

Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kontrol publik tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Ketika pemerintah dan lembaga pengawas tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan produk, masyarakat bisa dan harus mengambil peran aktif.

Bukan untuk menggantikan peran pemerintah, tetapi untuk melengkapi dan memperkuat mekanisme pengawasan yang sudah ada.

Ini adalah bagian dari hak dan tanggung jawab kita sebagai konsumen dan warga negara dalam sistem demokrasi.

Pada akhirnya, peran serta publik dalam kebijakan pengawasan produk seperti ini memperjelas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas kebijakan publik.

Dengan keterlibatan masyarakat yang kritis, produsen akan lebih berhati-hati, dan lembaga pengawas seperti BPOM akan terus didorong untuk lebih transparan dan akuntabel.(*)