Dugaan Mark Up Mamin, KPU Kabupaten Tangerang Siap Dipanggil Kejati Banten

PORDES TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang siap dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akibat diduga mark up anggaran makan dan minum (Mamin).

“Ya kalau kami siap untuk di panggil Kejati Banten,” ujar Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar kepada Portal Desa saat dimintai keterangan pada 12 Februari 2024.

Dalam hal ini Umar menyatakan, segala dokumen surat pertanggung jawaban (SPJ) serta bukti keuangan sudah berhasil dipegang oleh pihak sekretariatan.

Lanjutnya, setalah adanya insiden keterlambatan Mamin yang didistribusikan oleh pihak ketiga ke setiap acara pelantikan KPPS di 29 kecamatan itu maka pihaknya segera menyalurkan semua hak para PPK dan PPS.

“Karena memang segala dokumen SPJ, bukti keuangan itu sudah ada, kemudian secara nyatanya juga temen PPK dan PPS sudah tersalurkan semua haknya,” jelasnya.

Umar mengaku, pihaknya belum mendapatkan panggilan dari Kejati Banten soal laporan salah satu aktivis penilaian kinerja pemerintahan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap Kejati Banten terkiat laporan yang di laporan oleh salah satu aktivis,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggaran mamin yang dilaporkan salah satu aktivis tersebut bernilai Rp3.029.342.000 bersumber dari mamin Bimtek KPPS dan Pelantikan KPPS yang dilaksanakan di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang pada 25-26 Januari 2024.

Aktivis penilaian kinerja pemerintahan, Usrah mengatakan, Indikasi kerugian pada 2 kegiatan belanja konsumsi tersebut sebesar Rp3.029.342.000, dari total anggaran konsumsi Bimtek dan Pelantikan KPPS yang seharusnya disalurkan sebesar Rp4.607.176.000.

“Jadi Hampir 80 persen yang diduga di telan oleh pihak KPUD Kabupaten Tangerang, yang digunakan hanya 1 miliar lebih anggaran mamin itu,” ujar Usrah kepada awak media. (Rez)