Aktivis Soroti Keputusan Bawaslu Kabupaten Tangerang, Sebut Kasus Penggelembungan Suara Murni Pidana Pemilu

PORDES TANGERANG – Aktivis Kabupaten Tangerang, H. Alamsyah menilai sanksi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tangerang terhadap oknum PPK yang diduga melakukan penggelembungan suara terhadap Caleg DPR RI partai PAN berinisial OK itu tidak relevan.

“Keputusan bawaslu yang hanya memberikan sanksi teguran kepada oknum PPK adalah sebuah keputusan yang abu-abu, tidak jelas dan terkesan tidak ada ketegasan,” kata Alamsyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Portal Desa, Sabtu 30 Maret 2024.

Menurut Alamsyah keputusan Bawaslu Kabupaten Tangerang itu akan menjadi catataan buruk bagi lembaga pengawasan Pemilu sebab kata dia pada surat keputusan itu tertuang kalimat ‘demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’.

“Saya tidak memiliki kepentingan dengan mereka yang sedang berperkara tapi sebagai masyarakat, menjaga keutuhan demokrasi itu sangat penting jangan sampai dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab” katanya.

Lebih lanjut Alamsyah mengatakan jangan pernah ada wakil rakyat yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat tanpa di pilih oleh rakyat.

“Kasihan rakyat yang sudah meluangkan waktu untuk memilih salah satu caleg yang di yakini mampu memperjuangkan aspirasinya tapi malah dicuri suaranya,” ujarnya.

Sambung Alamsyah menyayangkan sanksi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tangerang terhadap terduga pelaku hanya teguran padahal kata dia pelaku telah terbukti melanggar administratif Pemilu.

“Ini kan sudah jelas terbukti dan sudah jelas perbuatannya telah merugikan orang lain dan merugikan rakyat kenapa hanya diberikan sanksi teguran, aneh ini bawaslu,” tegasnya.

Alamsyah menduga kasus penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh oknum PPK itu ada yang meminta bahkan mungkin ada yang memesan mestinya Bawaslu menggali lebih dalam kasus tersebut.

“Menurut saya Ini murni pidana pemilu dan saya akan segera membuat surat pengaduan resmi ke Gakkumdu dan DKPP RI agar permasalahan ini dapat dikaji kembali atas nama keadilan,” pungkasnya.

Diketahui dalam sidang hasil putusan Bawaslu Kabupaten Tangerang dengan NOMOR : 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/11.08/III.2024 pada Jumat 29 Maret 2024, menyatakan bahwa :

Terlapor I Okta Kumala Dewi (Caleg DPR RI) dan Terlapor III Santibi (Saksi Partai) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Kemudian Terlapor II (PPK Pasar Kemis) terbukti secara sah menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (gabel).