Akses Jalan Kecil Keluar Jembatan Baru Jadi Titik Kemacetan di Sepatan Timur, Begini Kata DPRD Banten

PORDES TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fraksi PDI Perjuangan Barhum mengatakan, jalan di Neglasari Kota Tangerang yang menjadi titik kemacetan di wilayah Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang sedang di follow up tapi ia tidak menyebutkan secara detailnya.

“Jalan Itu sebenarnya sedang di follow up, ya udah saya lagi di kantor dulu yah nanti saya telpon balik,” kata Barhum singkat saat dimintai tanggapannya terkait kemacetan di Sepatan Timur yang kerap dikeluhkan warga, Rabu 11 Oktober 2023.

Berbeda dengan wakil ketua DPRD Provinsi Banten Fraksi Demokrat M Nawa Sahid Dimyati yang akan mengecek status jalan terlebih dahulu yang menjadi titik kemacetan di wilayah Neglasari Kota Tangerang, yang berimbas pada wilayah Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

“Saya belum tau itu jalan masuk kewenangan provinsi atau bukan harus dilihat dulu status jalannya karena jalan penghubung itu tidak serta merta kewenangan provinsi,” kata Nawa Sahid Dimyati saat di hubungi Portal Desa, Rabu 11 Oktober 2023.

Baca Juga:
Tokoh Ulama Hingga Pengusaha Tolak Perpanjangan Masa Jabatan PJ Gubernur Banten
Kemacetan di Sepatan Timur Jadi Target Program Kerja Camat Miftah Shuritho

Menurut politisi Partai Demokrat Kabupaten Tangerang yang akrab disapa Cak Nawa jika jalan tersebut itu masuk kedalam kewenangan Provinsi sebenarnya, kata dia, Camat juga paham tinggal dimasukan usulan di format 3 pada musrenbang kecamatan Sepatan Timur.

“Karena bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten atau kota itu biasanya dalam bentuk usulan infrastruktur jadi saran saya camat Sepatan Timur jika itu masuk kewenangan provinsi masukin saja di format 3 Musrenbang Kecamatan,” imbuhnya.

Cak Nawa berharap jalan tersebut itu bisa dilebarkan. Jika itu masuk kewenangan Pemkot Tangerang tapi mereka tidak mampuh membebaskan lahan untuk pelebaran jalan tinggal minta bantuan keuangan saja kepada Pemprov Banten.

“Kita harapkan kedepan jalannya jadi lebar cuma masalah kewenangan kita lihat lagi kalau memang itu kewenangan pemerintah kota dia tidak mampuh kan tinggal aja itu diminta bantuan keuangan untuk membebaskan tanah disitu kan tidak susah,” tutup Cak Nawa. (gabel)