Pimpinan DPRD Mabar: Pemerintah Bersandiwara dalam Melaksanakan Ranperda
Labuan Bajo, PORDES – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengadakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kecamatan Kuwus Barat. Rabu (1/12/2021).
Ketua Komisi II DPRD Mabar, Benediktus Nurdin, selaku ketua Tim Penyelenggara kegiatan sosialisasi Ranperda di Kecamatan Kuwus Barat, mengungkapkan kekecewaan terhadap partisipasi pemerintah. Dia sangat berharap keseriusan pemerintah dalam kegiatan Ranperda yang hanya sekali di lakukan dalam jangka waktu 5 tahun.
“Mana organisasi perangkat Daerah yang lain, kenapa mereka tidak hadir, padahal ini sangat penting,” kata Beni saat sambutan pembuka.
Lebih lanjut, dia mengigatkan, pada pemerintah dalam pembahasan, Rencana Tata Ruangan Wilayah (RTRW) untuk mengakomodir beberapa item pekerjaan titik prioritas di Kuwus Barat.
“Saya berharap memasukan ruas jalan dan jembatan yang belum ada di rancangan berdasarkan usulan masyarakat. Misalnya jembatan wae impor, wae wira, wae ngelu dan juga penyesuaian kembali ruas jalan,” jelasnya.
Selain itu, Pimpinan DPRD Mabar, Marselinus jeramun, yang turut hadir mengungkapkan, dirinya sangat kecewa dengan minimnya keseriusan pemerintah, dalam melaksanakan sosialisasi tersebut.
“Tidak Ada keseriusan OPD teknis. Padahal sosialisasi Ranperda ini wajib dihadiri Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan (BPBD) Badan Penangulangan Bencana Daerah,” ungkap Marselinus seusai kegiatan.
Lebih lanjut, kata Marselinus, rupanya Pemerintah bersandiwara dalam melaksanakan Ranperda.
“Padahal mereka sudah di beri fasilitas, mobil dinas dan uang perjalanan dinas, tapi tetap tidak hadir, padahal masyarakat yang tidak di fasilitasi aja, sudah luangkan waktunya di tegah kesibukan mereka di musim tanam ini,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Vitus Suparji (Camat Kuwus Barat), Marselinus Bandut (Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah), Alexandro Paleng (Kepala Sub Bidang Verifikasi/Kasubid), dan beberapa staff Badan Penyelenggaraan keuangan Daerah (BPKD). (oktafianus/pordes)
