Labuan Bajo, PORDES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melaksanakan rapat paripurna pendapat akhir Fraksi, terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022.

Dalam Rapat tersebut, Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-Air), PAN dan Gerindra mengemukakan berbagai persoalan dan situasi masyarakat Mabar. Diantaranya soal Tenaga Kontrak Daerah (TKD). Fraksi AIR memahami bahwa kewenangan pengangkatan TKD adalah kewenangan Pemerintah, namun Fraksi mengingatkan Pemerintah untuk memutuskan kebijakan ini secara cermat, menimbang angka pengangguran yang masih cukup tinggi, di tambah dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, daya beli masyarakat yang lemah, jangan sampai kebijakan ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi para Tenaga Kontrak Daerah (TKD), yang tidak lagi direkrut oleh Pemerintah.

Lebih lanjut F-Air, mendorong Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali kebijakan reformasi, birokrasi dengan mengurangi jumlah TKD, dan Pemerintah berkewajiban menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang alasan mendasar sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Baca Juga:Pimpinan DPRD Mabar: Pemerintah Bersandiwara dalam Melaksanakan Ranperda

Selanjutnya, pandangan F-Air, mengingatkan Pemerintah agar menjamin bahwa setelah 589 TKD ini sudah tidak dilanjutkan kontraknya, maka tidak akan ada lagi perekrutan tenaga kontrak/honor yang baru.

Dalam naskah yang dibacakan ketua Fraksi, Inocentius Peni tersebut, F-Air juga mendorong pemerintah Daerah untuk sungguh-sungguh memperhatikan berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Yakni, mendesak Pemerintah Daerah untuk serius melakukan penagihan dan mencari terobosan, untuk mendapatkan kembali PAD yang masih menjadi piutang.

F-Air juga mendorong pemerintah agar dana pinjaman daerah harus benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, dan para penyedia harus benar-benar mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu dan berkualitas. Juga mendorong Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh anggaran belanja yang direncanakan tahun 2022 mampu dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

Selain itu mendesak Pemerintah untuk serius menertibkan para pihak yang mengambil material di Manggarai Barat untuk kebutuhan proyek di luar Daerah.Karena ketersediaan material proyek di Manggarai Barat sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan Daerah ditambah dengan proyek-proyek Nasional dan Provinsi sangat tinggi. Selain demi terpenuhinya kebutuhan pembangunan F-Air juga berpandangan supaya potensi pendapatan daerah Manggarai Barat tidak mengalami kehilangan karena hal tersebut.

Lebih lanjut, F-Air mengingatkan Pemerintah beberapa program kegiatan prioritas yang telah direkomendasikan dalam sidang komisi, harus menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Diantaranya, fungsi Pengawasan Internal Pemerintah harus serius dijalankan dalam pelaksanaan berbagai program infrastruktur yang dilaksanakan tahun 2022.

Selain itu F-AIR mengigatkan, pemerintah belajar dari masalah SMPN 2 Pacar, yang sedang di tangani penegak hukum. Dinas terkait (PKO) diharapkan untuk melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana PIP, BOS serta kinerja para pengelolanya. Perluasan Jaringan dan Kinerja Pelayanan PDAM Wae Mbeliling harus ditingkatkan agar keluhan-keluhan pelanggan tidak terus terjadi.

Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari besarnya beban pemeliharaan atas banyaknya infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Karena Fraksi berpandangan, kedepan Pemerintah Manggarai Barat harus menyiapkan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai pemeliharaan asset-aset tersebut.

Selain itu, Fraksi AIR juga menegaskan Pemerintah untuk memperhatikan beberapa isu penting. Diantaranya, Isu ketenagakerjaan/buruh yang sampai saat ini belum ada kejelasan UMK, Hutan Mangrow di Kampung Menjaga desa Macang Tanggar yang diduga dibabat oleh oknum tertentu, Masalah hutan Bowosie, Pelaku Pariwisata yang berbasis Online dan tidak berkantor di Labuan Bajo, Kekuatiran petani tentang Pupuk Subsidi pada tahun 2022 terutama musim tanam Oktober 2021 sampai Maret 2022.

Selanjutnya, Program untuk daerah tangkapan air guna mendukung SPAM Wae Mese, Cadangan pangan untuk petani Lembor yang terdampak rehabilitasi irigasi yang selesai sekita Maret 2022 (khusus DI Wae Kanta), Upaya Pengendalian Demam Berdarah, Antisipasi Kenaikan harga Sembako menjelang Natal dan Tahun Baru, Penguatan fasilitas kesehatan di kawasan TNK dan penyangga TNK.

Hal-hal tersebut, merupakan pandangan fraksi yang berdasarkan riset situasi dan kondisi masyarakat Mabar pada umumnya, yang di lakukan empat anggota Fraksi, yakni, Inocentius peni, Antonius Aron, Marselinus Jeramun, dan Yosep Suhardi, saat melakukan kegiatan reses di berbagai anak kampung dalam wilayah Mabar. (oktafianus/pordes)