Bicara di KTD GMNI Kota Tangerang, Abraham Tawarkan 9 Langkah Membenahi Bangsa

TANGERANG, PORDES — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menawarkan sembilan langkah sistematis untuk membenahi persoalan bangsa melalui pendekatan algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik. Pendekatan ini menekankan penyelesaian masalah secara logis, terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gagasan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).

Dalam pemaparannya, Abraham menegaskan bahwa membenahi bangsa membutuhkan cara berpikir yang mampu mengurai persoalan hingga ke akar masalah, menyusun solusi berdasarkan data, serta mengevaluasi hasil kebijakan secara berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan slogan, visi politik, atau target pertumbuhan ekonomi. Setiap kebijakan harus dirancang secara terukur dan diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Bangsa yang ingin maju harus berani membedah persoalannya secara jernih. Kita perlu mengetahui apa masalah sebenarnya, mengapa masalah itu terjadi, siapa yang terdampak, dan solusi apa yang paling efektif. Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada niat baik, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan materi Abraham dalam forum tersebut.

Sembilan Langkah Membenahi Bangsa

Abraham memaparkan sembilan tahapan penyelesaian masalah melalui pendekatan algorithmic thinking, yakni observasi, definisi masalah, dekomposisi, identifikasi pola, desain solusi, uji coba, penerapan, pemantauan, dan koreksi kebijakan.

Tahap observasi dilakukan dengan memahami kondisi nyata di lapangan. Setelah itu, persoalan didefinisikan secara tepat agar solusi yang dirumuskan tidak meleset dari akar masalah.

Berikutnya, dekomposisi dilakukan dengan memecah persoalan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dianalisis. Identifikasi pola kemudian membantu menemukan hubungan antarfaktor yang memengaruhi persoalan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, solusi dirancang dan diuji sebelum diterapkan. Pelaksanaan kebijakan selanjutnya harus disertai pemantauan untuk mengukur efektivitasnya.

Tahap terakhir adalah koreksi kebijakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan, perbaikan perlu dilakukan berdasarkan data dan evaluasi.

Melalui tahapan ini, Abraham mendorong pendekatan pembangunan yang tidak berhenti pada perumusan program, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Belajar dari Singapura dan Why Nations Fail

Untuk memperkuat gagasannya, Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Ia menyoroti pentingnya pendidikan, supremasi hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah sebagai bagian dari fondasi pembangunan negara.

Pengalaman Singapura, menurut kerangka pemikiran yang dipaparkannya, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat institusi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Abraham juga mengulas buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Buku tersebut menekankan pentingnya institusi politik dan ekonomi yang inklusif dalam menentukan kemajuan suatu negara.

Institusi yang inklusif memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkembang. Sebaliknya, institusi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu berisiko menghambat pemerataan kesempatan dan memperbesar ketimpangan.

Dalam konteks Indonesia, penguatan institusi perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses pendidikan, kesempatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Marhaenisme sebagai Kompas Pembangunan

Di tengah pembahasan mengenai strategi pembangunan, Abraham mengangkat pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme sebagai landasan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi ideologisnya. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan kemandirian masyarakat, peningkatan produktivitas, dan perluasan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Rakyat kecil tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan. Mereka perlu memperoleh akses dan kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sejauh mana rakyat kecil mendapatkan kesempatan untuk mandiri, bekerja produktif, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki kehidupannya,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan penekanan Abraham terhadap Marhaenisme.

Pandangan tersebut menempatkan keadilan sosial sebagai bagian mendasar dari tujuan pembangunan, bukan sekadar pelengkap setelah pertumbuhan ekonomi tercapai.

Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik

Selain menawarkan sembilan langkah penyelesaian masalah, Abraham memaparkan empat perspektif untuk menguji kualitas kebijakan publik, yaitu Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.

Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan kepada rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau kebaikan umum.

Sementara itu, James Madison memberikan perspektif mengenai pentingnya pengawasan dan mekanisme pengimbang kekuasaan. Adapun Karl Popper menekankan keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan perbaikan kebijakan.

Keempat perspektif tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi yang saling melengkapi. Sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari efisiensi administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, manfaatnya bagi kepentingan umum, serta mekanisme pengawasan dan koreksinya.

Dengan pendekatan tersebut, pengambilan keputusan publik diharapkan mampu menggabungkan pertimbangan teknis, etika, keadilan sosial, dan akuntabilitas.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat

Abraham turut menyoroti pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, dan penguatan kelas menengah.

Menurut kerangka pemikiran yang dipaparkannya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui indikator ekonomi agregat. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja, membaiknya daya beli, dan meningkatnya peluang masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup.

Karena itu, kebijakan berbasis data diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling terdampak, memahami hambatan yang mereka hadapi, serta menentukan langkah intervensi yang tepat.

Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi diarahkan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Kader GMNI Didorong Berpikir Kritis

Gagasan Abraham dalam kegiatan KTD GMNI Kota Tangerang tersebut mempertemukan pendekatan pemecahan masalah secara sistematis dengan orientasi ideologis Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial.

Algorithmic thinking menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun solusi, menguji pelaksanaan, dan memperbaiki kebijakan. Sementara itu, Marhaenisme memberikan arah keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dalam konteks kaderisasi, pendekatan tersebut menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak cukup berhenti pada penanaman nilai dan penguatan identitas ideologis. Kader juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, dan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi konkret.

Melalui gagasan tersebut, Abraham mendorong pembangunan Indonesia yang ditopang institusi kuat, kebijakan berbasis data, dan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil.

Pada akhirnya, membenahi bangsa bukan sekadar merumuskan cita-cita besar, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu menjawab persoalan mendasar dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang secara adil. (gabel)