Lindungi Pemandu Wisata, DPD HPI NTT Minta Bupati Manggarai Barat Terbitkan Perbup Perlindungan Tour Guide 

PORDES LABUAN BAJO,- Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai Barat bukan hanya menjadi ajang pemilihan pengurus baru di organisasi tersebut.

Tetapi juga menjadi momentum penting bagi Ketua DPD HPI NTT, Viktor Pance, untuk menyuarakan kebutuhan organisasi mendesak para pemandu wisata, regulasi hukum yang melindungi profesi itu.

“Yang urgen kami butuh saat ini adalah Perbup (Peraturan Bupati) untuk melindungi para Tour guide yang ada di kabupaten Manggarai Barat” kata Viktor di gedung BLK Komodo, kota Labuan Bajo, 30 April 2025.

Viktor menjelaskan para pemandu wisata merupakan duta yang merepresentasikan pemerintah dan masyarakat dalam melayani para tamu baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri.

“Wajah HPI mewakili wajah daerah ini, penampilan tour guide mewakili penampilan daerah ini” tegasnya.

Dia berharap keseriusan pemerintah sebagai regulator dalam mengurus dan mengatur regulasi atau kepastian hukum untuk perlindungan para pemandu wisata lokal.

“Kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan di lapangan ini di harapkan di bawah naungan pemerintah,” imbuhnya.

Tidak hanya itu lanjut Viktor pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membuat lisensi kapada seluruh pemandu wisata yang ada di Manggarai Barat.

“Kami ini ibaratnya sopir, harus ada surat izin mengemudi. Jadi mungkin untuk kami ini surat izin memandu” jelasnya.

Selain itu ia minta perhatian serius pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal di bidang pemandu wisata.

“Pemberdayaan SDM pemandu wisata agar dilakukan karena jika tour guide salah dalam menjalankan tugasnya, maka itu kesalahan pemerintah daerah yang tidak mendidik masyarakatnya dengan baik,” katanya.

Semantara Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan HPI ini bukan semata-mata untuk proses pemilihan kepengurusan baru. Tetapi bisa melahirkan rekomendasi yang berdampak pada kehidupan banyak orang.

“Tujuan kami ini untuk mengayomi dan memberikan kepastian sekaligus rakyat terlindungi dan rakyat mendapat dampak dari kepariwisataan” kata Edistasius.

Disinggung terkait permohonan regulasi peraturan bupati yang di sampaikan ketua DPD HPI NTT, ia mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti.

“Sepanjang itu nanti ada di Muscab pemerintah pasti akan tindak lanjuti” tutup nya. (Okt.).